JAKARTA, KOMPAS.com – Financial institution Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar greenback AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per greenback AS).

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar greenback AS.

Besaran utang itu terdiri dari utang luar negeri (ULN) sektor publik pada akhir kuartal IV 2020, yakni pemerintah dan bank sentral, sebesar 209,2 miliar greenback AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar greenback AS atau Rp 2.895 triliun.

Kalau dirunut dari tahun ke tahun, utang luar negeri Indonesia, dalam hal ini utang pemerintah, memang terus mengalami lonjakan. Menbengkaknya utang luar negeri Indonesia di technology Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19). 

Dari catatan BI pada Juli 2019, utang luar negeri Indonesia yakni sebesar 395,3 miliar greenback AS. Rinciannya, utang publik 197,5 miliar serta utang swasta dan BUMN sebesar 197,8 miliar greenback AS.

Baca juga: Kala Jokowi Janji Setop Impor Kedelai dan Realitasnya Kini

Ad interim kalau dibandingkan dengan awal periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi atau ketika masih bersama JK, jumlah utang luar negeri bahkan sudah meningkat tajam. 

Pada akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar greenback AS dengan rasio terhadap PDB sebesar 32,9 persen.

Entire ULN pada kuartal terakhir 2014 ini terdiri dari sektor publik sebesar 129,7 miliar greenback AS (44,3 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 162,8 miliar greenback AS (55,7 persen dari total ULN).

Pada November tahun lalu saja, pemerintah Indonesia juga baru saja menarik utang cukup besar dalam bentuk utang bilateral. Rinciannya sebesar Rp 15,45 triliun dari Australia dan Rp 9,1 triliun dari Jerman.

Selain utang luar negeri, utang pemerintah yang ditarik dari dalam negeri juga relatif terus meningkat dari tahun ke tahun. Utang dalam negeri tersebut ditarik dari obligasi surat utang negara (SUN). 

Janji tolak utang

Pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi sempat berjanji untuk tidak menambah beban utang negara dari luar negeri. Utang pemerintah tak perlu lagi ditambah, asalkan pengelolaan APBN mampu dilakukan dengan efisien.

Baca juga: Janji Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Jokowi yang Tak Pernah Terealisasi

Ketika itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Usaha (PDI-P) Tjahjo Kumolo (Ketika ini menjabat Menpan RB) mengatakan, pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang.

“Kita mau berdikari, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya mampu mengurangi beban utang setiap tahun,” kata Tjahjo dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 3 Juni 2014 silam.

Selanjutnya, Tjahjo menjelaskan, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

“Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Aturan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini,” papar Tjahjo.

Baca juga: Daftar 5 Menteri Jokowi Paling Kaya Ketika Ini

Tjahjo menyebutkan, pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan banyak sekali acara di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Acara tersebut, ungkap dia, diperlukan dapat direalisasikan secepatnya kalau pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara.

Sri Mulyani bandingkan dengan negara lain

Ad interim itu dikutip dari Antara, Sri Mulyani menuturkan selama ini pemerintah menetapkan langkah-langkah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen.

Ia menjelaskan defisit yang semakin tinggi menawarkan utang yang dimiliki juga semakin banyak mirip defisit negara maju yakni Amerika Perkumpulan (AS) mendekati 15 persen dan Perancis 10,8 persen.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

“Ini adalah apa? negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10 persen sementara Indonesia tetap mampu terjaga di kisaran 6 persen,” terang Sri Mulyani.

Tak hanya itu, ia menyebutkan banyak negara maju yang utang pemerintahnya telah melampaui nilai Produk Domestik Bruto (PDB) mirip AS sekitar 103 persen, Perancis lebih dari 118 persen, Jerman 72 persen dari PDB, China hampir 66 persen, dan India mendekati 90 persen.

Ad interim itu, Indonesia juga mengalami kenaikan utang, namun rasio terhadap PDB di stage 38,5 persen sehingga masih dalam posisi prudent dibandingkan negara maju dan ASEAN mirip Malaysia 66 persen, Singapura 131 persen, Filipina 54,8 persen dan Thailand 50 persen.

“Kita perkirakan (utang Indonesia) akan mendekati 40 persen dari PDB namun sekali lagi Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent,” tegas Sri Mulyani.

Baca juga: Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya