PADANG, KOMPAS.com – Wali Kota Pariaman Genius Umar mengaku tidak takut diberi sanksi karena tidak menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan seragam sekolah.

Genius menilai, SKB 3 Menteri itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional, yakni menciptakan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Yang kuasa Yang Maha Esa.

“Aku tidak takut diberi sanksi, karena tidak melaksanakan SKB 3 Menteri itu,” kata Genius ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Wali Kota Pariaman Tolak Terapkan SKB 3 Menteri Soal Anggaran Seragam Sekolah

Genius menyebutkan, dirinya siap berdiskusi dengan tiga menteri terkait penerapan SKB 3 Menteri tersebut.

“Aku siap berdiskusi. SKB 3 Menteri ini tidak cocok diterapkan, karena seolah-olah memisahkan antara kehidupan beragama dengan sekolah,” kata Genius.

Menurut Genius, masalah aturan seragam sekolah cukup diatur oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah sentra di kawasan.

Apalagi, menurut Genius, SKB 3 Menteri tersebut mampu melunturkan semangat otonomi kawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008.

“Kawasan memiliki kearifan lokal sendiri. Pariaman masyarakatnya homogen, yaitu dominan Islam, tapi tidak ada pemaksaan siswi non-muslim memakai jilbab di sini,” kata Genius.

Baca juga: MUI Minta SKB 3 Menteri perihal Seragam Sekolah Direvisi, Ini Karena

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, menolak menerapkan SKB 3 Menteri perihal aturan seragam sekolah.

Pemkot Pariaman masih mewajibkan siswa muslim menggunakan busana muslim ketika sekolah.

Sedangkan, untuk non-muslim menyesuaikan.

Pemerintah sendiri resmi tidak memperbolehkan pemerintah kawasan (Pemda) dan sekolah negeri mewajibkan atau melarang muridnya mengenakan seragam beratribut agama.

Anggaran tersebut tercantum dalam SKB 3 Menteri perihal Penggunaan Sandang Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Kawasan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca juga: Kemendikbud: SKB 3 Menteri Tak Berlaku di Madrasah dan Pesantren

SKB itu ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Keputusan bersama kelima, huruf d dalam SKB 3 Menteri mencantumkan sanksi bahwa bagi sekolah yang tidak melaksanakan SKB 3 Menteri ini akan dikenakan sanksi dari Kemendikbud terkait bantuan dana operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

Tak hanya itu, pada huruf a disebutkan, pemerintah kawasan menawarkan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian huruf b menyebutkan gubernur sebagai wakil pemerintah sentra menawarkan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ad interim itu, pada huruf c poin 1 disebutkan Kemendagri dapat menawarkan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah sentra tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pada huruf c poin 2 disebutkan bahwa Kemendagri juga dapat menawarkan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, pada huruf e dan poin 1 disebutkan, Kemenag melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah kawasan dan/atau sekolah yang bebersangkutan.

Kemudian, dapat menawarkan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.