Soal Pemblokiran Rekening FPI, Arsul: Kewajiban PPATK atau karena Ikut-ikutan Saja? Halaman all thumbnail

JAKARTA, KOMPAS.com – Kritik dan sejumlah pertanyaan datang dari tiga anggota Komisi III DPR terhadap Sentra Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pengumuman pemblokiran rekening FPI.

Hal tersebut terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Rabu (24/3/2021).

Kritikan pertama datang dari anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada PPATK. Arsul mengkritik ketika PPATK terlihat begitu semangat dalam memberikan pengumuman ke publik telah memblokir 92 rekening FPI.

Baca juga: Dugaan Pelanggaran Hukum Terkait Transaksi Keuangan di 92 Rekening FPI

“Terkait dengan keterangan-keterangan publik, terkait keterangan-keterangan media yang disampaikan oleh Kepala PPATK. Aku ingin mendalami soal itu, aku lihat, pada kasus yang menyangkut transaksi lintas negara rekening milik FPI. Pak Ketua PPATK atau jajarannya begitu semangat untuk memberikan penjelasan kepada publik,” kritik Arsul dalam rapat yang dipantau secara courageous, Rabu.

Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Arsul apakah penyampaian kepada publik adalah kewajiban hukum dari PPATK.

Tak hingga di situ, ia mempertanyakan apakah keputusan PPATK tersebut hanya karena posisi FPI yang berseberangan dengan pemerintah.

“Atau karena ikut-ikutan saja, karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah. Maka kemudian PPATK sebagai bagian atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan ikut merasa perlu juga untuk ikut-ikutan men-lisp banyak hal terkait FPI,” jelasnya.

Baca juga: Gelar Perkara Terkait 92 Rekening FPI, Polri Libatkan Densus 88

Arsul membandingkan sikap dan implementasi PPATK terhadap FPI dengan kasus Jiwasraya dan ASABRI.

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, PPATK justru tidak melakukan hal yang sama terhadap dua kasus tersebut.

“Ini jadi self-discipline kami Pak terus jelas. Aku tidak tahu apakah karena pada Jiwasraya dan ASABRI banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan. Atau bahkan yang ada di dunia politik,” tanya Arsul.

Kritik berikutnya datang dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman. Menurutnya, berdasarkan files yang dia dapat, dalam rekening yang diblokir tersebut terdapat rekening eksklusif dan keluarga.

Baca juga: PPATK: Beberapa Rekening FPI dan Afiliasinya akan Diblokir Polri, Diduga Ada Pelanggaran Hukum

Rekening-rekening itu, kata dia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan FPI.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan relevansi dari sikap PPATK yang mengumumkan ke publik terkait pemblokiran rekening FPI.

“Aku ingin tahu relevansinya apa. Karena files yang aku serap itu ada rekening-rekening eksklusif, keluarga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan organisasi itu. Nir ada di akta tersebut. Ada menantu, ada anak,” ujarnya.

Ia melanjutkan argumennya dengan menggunakan Undang-undang (UU) Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurutnya, dalam UU tersebut tidak ada ketentuan bahwa dana milik ormas yang dibekukan secara otomatis adalah akibat kejahatan.

“Jika kita baca UU Ormas, ormas yang dibekukan bukan berarti dana milik ormas itu otomatis akibat kejahatan. Enggak ada ketentuan itu,” ucapnya.

Baca juga: Inspeksi Rekening FPI dan Afiliasinya Rampung, PPATK Sampaikan Laporannya ke Polri

Selain itu, Habib juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan Bareskrim Polri tidak ada sama sekali tindak pidana yang ditemukan terkait rekening FPI.

Untuk itu, politikus Partai Gerindra itu mendesak PPATK agar dapat menyelesaikan pemblokiran terhadap 92 rekening FPI.

“Aku pikir, kita ini ada semangat restorative justice pak. Supaya tidak banyak spekulasi. Aku pikir jika memang enggak ada, karena ini sudah beberapa bulan, ya dibuka saja. Karena itu rekening-rekening eksklusif yang menyangkut kebutuhan orang tersebut. Ya, kasihan sekali,” harap Habib.

Kritikan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Santoso. Ia menilai, kalau pemblokiran terus dilakukan oleh PPATK, maka akan timbul dugaan diskriminasi.

Baca juga: Kepala PPATK: Aneh Jika FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Karena, menurutnya, Bareskrim Polri pun telah menyatakan tidak ditemukan tindak pidana dalam rekening FPI.

“Menurut aku ada diskriminasi yang dilakukan oleh PPATK, dan jika adanya perlawanan dari masyarakat ya sangat wajar jadinya. Karena PPATK begitu diskriminatif, hanya mementingkan kekuasaan, tetapi tidak mementingkan keadilan, bagi masyarakat,” nilai dia.

“Jadi secepatnya pak, agar ini diselesaikan, jangan digantung. Sekali lagi meski bapak di rumpun eksekutif, tapi masalah 92 rekening, yang sebenarnya mereka hanya membantu kok, aku yakin uang yang diberikan itu juga uang halal pak,” tambah Santoso.

Tanggapan PPATK

Kepala PPATK Dian menanggapi kritikan yang muncul dari para anggota Komisi III.

Ia menjawab kritikan itu dengan alasan bahwa pengumuman pemblokiran rekening FPI dilakukan untuk meluruskan apa yang sudah terlanjur menyeruak di media umum.

“Cuma saja tidak pernah ada respons, tidak pernah ada reaksi dari yang diblokir. Tetapi ini kemudian menjadi di-blow-up di media umum. Kemudian di banyak sekali media timbul apa namanya puzzled, kekacauan dan sebagaimana kami akhirnya memutuskan untuk tujuan edukasi publik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” terang Dian.

Baca juga: PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tak pernah menguraikan substansi ke publik mirip jumlah uang dan tujuan switch dari 92 rekening tersebut.

Dian berpendapat, pihaknya hanya menguraikan angka atau jumlah rekening yang diblokir.

“Kami tidak pernah men-lisp berapa jumlah uang, kepada siapa mentransfer dan sebagainya itu tidak pernah kami sampaikan sama sekali,” ungkapnya.

Diberitakan, PPATK melaporkan telah melakukan pemblokiran terhadap 92 rekening FPI.

“Hingga hari ini jumlahnya 92 (rekening),” kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae mirip dikutip Tribunnews.com, Senin (18/1/2021).

Ketika itu, Dian tak menjelaskan penambahan rekening yang diblokir tersebut secara rinci.