Rencana 2020-2024: Redenominasi, Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1

JAKARTA - Pemerintah siap melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yg tidak sedikit dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

RUU yg terkait menggunakan bidang tugas Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan buat ditetapkan pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 ada 19 (sembilan belas).

Uang Specimen

Berikut rinciannya :

1. RUU tentang Bea Meterai;

2. RUU mengenai Ketentuan & Fasilitas Perpajakan buat Penguatan Perekonomian ( Omnibus Law);

3. RUU mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD);

4. RUU mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law);

5. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN) (Omnibus Law);

6. RUU tentang Pelaporan Keuangan;

7. RUU tentang Pasar Modal;

8. RUU tentang Penjaminan Polis;

9. RUU mengenai Bank Indonesia (RUU BI);

10. RUU mengenai Perbankan;

11. RUU mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP);

12. RUU tentang Dana Pensiun;

13. RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh);

14. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa;

15. RUU tentang Pajak Bumi & Bangunan (RUU PBB);

16. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI);

17. RUU mengenai Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi);

18. RUU mengenai Kepabeanan; &

19. RUU tentang Cukai

 

Salah satu RUU yang menarik adalah penyederhanaan rupiah atau RUU mengenai Perubahan Harga Rupiah.

 

"RUU mengenai Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi). Urgensi pembentukan: Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan saat transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa lantaran sederhananya jumlah digit Rupiah," tulis Kemenkeu dalam PMK-nya, Senin (6/7/2020).

 

Kemudian urgensi ke 2 merupakan menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi & pelaporan APBN lantaran tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.Perubahan harga rupiah ini pernah dijelaskan lengkap dalam kajian Bank Indonesia (BI). Redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli warga melalui pemotongan nilai uang.

 

Redenominasi biasanya dilakukan pada syarat ekonomi yg stabil & menuju kearah yang lebih sehat. Sedangkan sanering merupakan pemotongan uang pada syarat perekonomian yg nir sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya.

 

Dalam redenominasi, baik nilai uang juga barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang & jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang).

 

Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menyebabkan dampak negatif bagi perekonomian.

 

Bank Indonesia memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yg ketika ini tengah dikaji sebagaimana yg sudah dilakukan sang beberapa negara yang berhasil melakukannya.

 

Redenominasi tersebut biasanya dilakukan di saat ekspektasi inflasi berada pada kisaran rendah & pergerakannya stabil, stabilitas perekonomian terjaga dan ada jaminan terhadap stabilitas harga serta adanya kebutuhan dan kesiapan rakyat.

 

"Pelaksanaan berdasarkan Redenominasi Rupiah, saat ini masih pada kajian beberapa lembaga terkait, buat proses selanjutnya menunggu arahan & kebijakan menurut pemerintah lebih lanjut," tulis penjelasan BI.

 

Bank Indonesia belum akan menerapkan redenominasi pada saat dekat ini karena Bank Indonesia menyadari bahwa redenominasi membutuhkan komitmen nasional serta saat dan persiapan yang relatif panjang. Oleh karena itu, dalam tahapan riset mengenai redenominasi ini, Bank Indonesia akan secara aktif melakukan diskusi dengan banyak sekali pihak buat mencari masukan. Hasil kajian yg dilakukan BI akan diserahkan pada pihak-pihak terkait supaya dapat menjadi komitmen nasional.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author