Mulai Tahun Ini, Sertifikat Tanah Tak Lagi Berbentuk Kertas Fisik Halaman all thumbnail

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( BPN) telah resmi merilis aturan baru agraria terkait bukti kepemilikan tanah lewat sertifikat tanah berupa sertifikat elektronik. 

Nantinya, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat el yang datanya masuk dalam sistem pertanahan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 perihal Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

“Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 perihal Sertipikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik,” terang Kepala Biro Relasi Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati dalam keterangannya dikutip dari Kontan, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Siap-siap, Seluruh Sertifikat Tanah Orisinil Bakal Ditarik ke Kantor BPN

Melalui peraturan tersebut, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan knowledge.

Kementerian ATR/BPN kini mulai menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik.

“Aplikasi pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap dan akan diatur oleh Menteri,” tambah Yulia.

Akibat pelaksanaan pendaftaran tanah (sertifikat tanah) secara elektronik ini nantinya berupa knowledge, informasI, dan atau dokumen elektronik. Data itu adalah knowledge pemegang hak, knowledge fisik, dan knowledge yuridis bidang tanah yang proper dan terjaga autentikasinya.

Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda

Produk dari pelayanan sertifikat tanah elektronik ini seluruhnya akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.

Yulia juga memberikan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan pendaftaran sertifikat tanah elektronik ini. Karena, penyelenggaraan pendaftaran sertifikat tanah dengan sistem elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya akan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian knowledge. Akibat penyelenggaraan sistem elektronik itu berupa sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik.

Tujuan penggunaan sertifikat tanah elektronik ialah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Implementasikan Sertifikat Elektronik, Sertifikat Tanah Orisinil Akan Ditarik ATR/BPN

Sekaligus juga mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Ke depan, tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat el.

Memang untuk mampu mewujudkan sertifikat elektronik ini instasi terkait kudu membuat validasi terlebih dahulu dengan sertipikat tanah sebelumnya.

Baik itu dari sisi knowledge, ukuran tanah dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertipikat tanah mampu berganti dengan sertifikat elektronik.

Nantinya, sertifikat tanah elektronik akan disimpan dalam database secara elektronik menuju ke alamat penyimpanan masing-masing.

Baca juga: Soal Somasi Tommy Soeharto ke Pemerintah, ATR/BPN: Ganti Rugi Dianggap Kurang

Dengan sertifikat elektronik yang tersimpan di database, maka masyarakat pemilik tanah mampu mencetak atau print sertifikat miliknya kapan saja dan dimana saja.

Anggaran tersebut tertera dalam Pasal 16, yakni:

(1) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.

(2) Penggantian Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.

(4) Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

Baca juga: Mengenal Kepemilikan Tanah HGU dan Anggaran Hukumnya