KOMPAS.com – Berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir disebut menjadi penyebab terjadinya banjir terbesar di Kalimantan Selatan, menurut tim tanggap darurat bencana di Forum Penerbangan dan Antariksa Nasional ( LAPAN).

Karena itu LSM Sarana Lingkungan Hayati Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh pemberian izin tambang dan perkebunan sawit di provinsi itu lantaran menjadi pemicu degradasai hutan secara masif.

Sekretaris Kawasan Provinsi Kalimantan Selatan menjanjikan bakal melakukan audit secara komprehensif terkait penggunaan lahan di sana agar bencana serupa tidak terulang.

Kepala Sentra Pemanfaatan Penginderaan Jauh di LAPAN, Rokhis Khomarudin, menjelaskan antara tahun 2010 sampai 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektare dan 47.000 hektare.

Baca juga: BMKG Ungkap 2 Penyebab Banjir Manado yang Tewaskan 6 Orang

Sebaliknya, kata Rokhis, home perkebunan meluas cukup signifikan 219.000 hektare.

Kondisi tersebutlah yang memungkinkan terjadinya banjir di Kalimantan Selatan.

Ditambah lagi curah hujan pada 12-13 Januari 2020 sangat lebat berdasarkan pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta.

“Ya itu analisis kami, makanya disebutkan kemungkinan. Jika dari hujan berhari-hari dan curah hujan yang besar sehingga perlu analisis pemodelan yang menawarkan apakah pengaruh penutup lahan berpengaruh signifikan,” ujar Rokhis kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (17/1/2021).

Recordsdata yang ia pegang menawarkan entire home perkebunan di sepanjang Kawasan Sungai (DAS) Barito kini mencapai 650.000 hektare.

Kalau dibandingkan dengan luasan hutan di sekitar DAS yang mencapai 4,5 juta hektare, maka perkebunan telah menghabiskan 12-14 persen dari keseluruhan home.

Kendati home hutan masih mendominasi, tapi Rokhis berharap tidak terus tergerus.

Karena kajian Badan Nasional Penanggulangan Bala (BNPB) menyebutkan Kalimantan Selatan termasuk kawasan yang berisiko terhadap bencana banjir.

“Kita paham bahwa perkebunan itu berafiliasi dengan ekonomi, tapi harus diperhatikan unsur lingkungannya,” imbuh Rokhis.

Pantauan LAPAN setidaknya ada 13 kabupaten dan kota yang terdampak banjir, tujuh di antaranya luas genangan banjir mencapai 10.000 hingga 60.000 hektare.

“Kabupaten Barito luas genangan 60.000 hektare, Kabupaten Banjar 40.000 hektare, Kabupaten Tanah Bahari sekitar 29.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kira-kira 12.000 hektare, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 11.000 hektare, dan Kabupaten Tapin 11.000 hektare.”

Pengendara sepeda motor yang memaksa melewati jalur Arjawinangun ke Panguragan terendam banjir, Senin (18/1/2021). - Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman AllANTARA/Khaerul Izan Pengendara sepeda motor yang memaksa melewati jalur Arjawinangun ke Panguragan terendam banjir, Senin (18/1/2021).

Penilaian izin perkebunan sawit dan perkebunan

Direktur Sarana Lingkungan Hayati Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mencatat 50 persen dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

“Tambang 33 persen, sawit 17 persen,” ujar Kiworo kepada BBC News Indonesia.

Merujuk pada kondisi itu, ia mengaku telah berulang kali memperingatkan bahwa provinsi tersebut dalam kondisi darurat bencana ekologis dan konflik agraria lantaran dominan pemilik tambang maupun sawit ialah perusahaan skala besar.

Oleh karena itu, ia tak kaget kalau bencana ekologis itu terjadi ketika ini dan yang “terparah dari tahun-tahun sebelumnya”.

” Banjir besar pernah terjadi tahun 2006 tapi tidak hingga merendam 13 kabupaten dan kota. Ini yang terbesar. Jika hujan, banjir setiap tahun jika kemarau kebakaran lahan.”

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin yang dikeluarkan. Karena ia meyakini “alih fungsi lahan tersebut menyebabkan degradasi hutan”.

Kalau dalam audit ada operasi tambang maupun perusahaan sawit yang dianggap memicu bencana, maka ia berharap pemerintah berani mencabut izin tersebut.

“Misalnya izin ini dicabut, yang ini digugat, ini izin masih diharapkan. Meskipun jika Walhi minta cabut semua. Tapi kebijakan pemerintah kan tidak mampu hingga ke sana. Nah evaluasi itu inginnya melibatkan masyarakat sipil jangan hanya konsultan.”

“Dan di-share akibat dan kesimpulannya.”

“Karena dampak lingkungan ini hingga ke anak cucu. Jika hanya denda absolut mereka (perusahaan) sanggup membayar. Kalaupun ditutup mampu bikin perusahaan baru.”

Selain bertindak tegas pada perusahaan, Walhi juga meminta pemerintah kawasan meninjau Kembali aturan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kalimantan Selatan.

Apa tanggapan pemerintah?

Sekretaris Kawasan Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menjanjikan bakal melakukan evaluasi terhadap penggunaan lahan di provinsinya untuk mengetahui penyebab banjir terbesar ini dalam waktu dekat.

Namun begitu, ia tidak menawarkan aim kapan evaluasi itu selesai.

“Kami akan kaji secara komprehensif apa penyebabnya sehingga tidak terulang. Karena yang terdampak sangat luas bog down 2,6 juta hektare. Kita kaji dari sisi penggunaan lahan, peredaran sungai, permukiman,” ujar Roy Rizali Anwar.

Sejauh ini, pemprov terkendala dalam mengevakuasi dan menyelurkan bantuan kepada warga yang paling terdampak banjir yakni di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bahari. Pasalnya dua jalan nasional terputus.

Karena itu pada Minggu (17/1/2021), Badan Nasional Penanggulangan Bala (BNPB) mengerahkan satu helikopter bantuan.

Ad interim itu korban meninggal tercatat 16 orang dan ratusan ribu orang mengungsi.

Roy mengatakan pihaknya berusaha tetap menerapkan protokol Kesehatan di lokasi pengungsian mengingat kondisi pandemic Covid-19.

“Yang absolut karena masih pandemi kami libatkan satgas uuntuk memastikan protokol kesehatan di pengungsian berjalan.”

Presiden Joko Widodo yang berada di dalam mobil kepresidenan melintasi banjir di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melihat langsung dampak banjir dan meninjau posko pengungsian korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S - Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman All Presiden Joko Widodo yang berada di dalam kendaraan beroda empat kepresidenan melintasi banjir di Desa Pekauman Ulu, Kabupaten banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melihat eksklusif dampak banjir dan meninjau posko pengungsian korban banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Banjir terparah

Kepala Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Muhamad Asfi, mengatakan seribuan orang telah diungsikan ke sejumlah rumah kerabat, masjid, dan stadion di Kecamatan Martapura Kota.

Mereka yang prioritas mengungsi yakni lansia dan anak-anak. Ad interim beberapa pemuda masih berada di rumah untuk menjaga harta benda.

Asfi bercerita, sepanjang ia tinggal di Kalimantan Selatan bencana banjir tahun ini menjadi yang terparah. Jika saban tahun banjir merendam persawahan warga, kini termasuk rumah dengan ketinggian hampir satu meter.

“Ini banjir terparah dalam hidup aku,” kata Asfi kepada BBC News Indonesia. “Pada hari pertama banjir, kita angkut warga pakai truk. Tapi karena banjir semakin tinggi pakai perahu klotok.”

Kata dia, Sungai Martapura yang dekat dengan desanya sudah bertahun-tahun tidak dikeruk sehingga tak sanggup menampung deras air hujan dari hulu.

“Karena sungai-sungai itu dangkal, jadi ke lautnya lambat.”

Sampai kini, bantuan makanan dan pakaian sudah dibagikan kepada para pengungsi. Tapi ia memperkirakan makanan berupa beras hanya bertahan dua hari sementara banjir akan surut dalam beberapa hari mendatang.

Baca juga: Banjir Kalimantan Selatan, Warga Diimbau Tetap Waspada Hujan 3 Hari ke Depan

Karena itu ia berharap pemprov segera mendistribusikan bantuan tambahan. Termasuk pula, popok untuk anak-anak dan bayi.

“Donasi agar diperbanyak. Karena banjir masih satu mingguan, soalnya banjir lama surut.”

Di lokasi pengungsian, lanjut Asfi, tak ada pembatas untuk menghindari penularan virus corona. Karena tempatnya yang terlalu kecil untuk menampung banyak orang.

“Kami enggak ada jarak lagi. Selamat saja sudah mending, jaga-jaga jarak sudah enggak ada lagi,” kata Asfi.

Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman All
Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman All
Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman All
Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman All
Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman All

Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman All

Lapan: Berkurangnya Condominium Hutan Picu Banjir Kalimantan Selatan Halaman All