JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Lingkungan Hayati dan Kehutanan ( KLHK) baru-baru ini merilis data perkembangan Izin Pinjam Pakai Daerah Hutan ( IPPKH) dan Divestasi Daerah Hutan.

Files yang dirilis ialah data IPPKH dan Divestasi Daerah Hutan semenjak tahun 1985 sampai tahun 2020 atau semenjak period Presiden Soeharto sampai Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Sebagai berita, IPPKH ialah izin yang diberikan untuk menggunakan daerah hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan daerah hutan.

Izin IPKH mampu diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal.

Baca juga: Ini 7 Orang Terkaya Indonesia dari Urusan ekonomi Kayu

Ad interim Divestasi Daerah Hutan ialah perubahan peruntukan daerah hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan daerah hutan.

Mengutip data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK periode tahun 1984-2020 yang dirilis akun Instagram resminya mirip dikutip pada Minggu (31/1/2021), baik IPPKH maupun pelepasan hutan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

IPPKH

Di period Presiden Soeharto sepanjang tahun 1984 hingga tahun 1998, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru yakni seluas 66.251 hektare (ha). Rinciannya 53.010 ha untuk peruntukan tambang dan non-tambang seluas 13.241 ha.

Kemudian di tahun 1998-1999 atau period Presiden BJ Habibie, jumlah IPPKH yang diterbitkan yakni seluas 22.126 ha dengan rincian 21.196 ha untuk kebutuhan tambang dan 930 ha untuk non-tambang.

Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Penguasa Perkebunan Kelapa Sawit di Kalsel

Di period Presiden Abdurrahman Wahid, jumlah IPPKH yang dikeluarkan pemerintah ialah yakni seluas 33.539 ha yang meliputi 32.110 ha sebagai peruntukan tambang 1.429 ha sebagai region non-tambang.

Ketika Presiden Megawati Soekarno Putri, luasan IPPKH menurun yakni seluas 13.701 ha dengan rincian 1.473 ha sebagai region tambang dan 12.228 ha sebagai region non-tambang.

Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono ( SBY) dengan luas mencapai 322.169 ha yang meliputi peruntukan tambang 305.070 ha dan 17.097 ha sebagai daerah non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 Presiden Indonesia lainnya. 

Terakhir di period Presiden Joko Widodo, jumlah IPPKH yang diterbitkan pemerintah yakni seluas 131.516 ha dengan rincian 117.106 ha untuk region tambang dan 14.410 ha untuk daerah non-tambang.

Baca juga: Dikaitkan dengan Penyebab Banjir, Ini Luas Perkebunan Sawit di Kalsel

Berikut rincian penerbitan IPPKH per periode pemerintahan dari tahun 1984-2020:

  • Soeharto (1984-1998): 66.251 ha
  • BJ Habibie (1998-1999): 22.126 ha
  • Abdurrahman Wahid (1999-2001): 33.539 ha
  • Megawati Soekarno Putri (2001-2004): 13.701 ha
  • Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014): 322.167 ha
  • Joko Widodo (2014-2020): 131.516 ha.

Penerbitan Divestasi Daerah Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK juga merilis data izin Divestasi Daerah Hutan sepanjang tahun 1984 hingga 2020.

Presiden Soeharto ialah Presiden Indonesia yang paling banyak penerbitkan Divestasi Daerah Hutan. Tercatat, antara tahun 1984-1998, jumlah hutan yang dilepas mencapai 3.468.801 ha.

Baca juga: Selain Batu Bara, Ini Gugusan Tambang Besar Lainnya di Kalsel

Di period Presiden SBY yang berlangsung 10 tahun, terjadi Divestasi Daerah Hutan terbesar kedua yakni mencapai 2.312.603 ha. Ketika pemerintahan BJ Habibie, Divestasi Daerah Hutan tercatat sebanyak 736.041 ha.

Berikutnya ialah period Presiden Jokowi yang menerbitkan Divestasi Daerah Hutan sebanyak 619.357 ha. Period Abdurrahman Wahid seluas 164.147 ha, dan terakhir paling sedikit di period Megawati seluas 3.702 ha.

Berikut rincian penerbitan Divestasi Daerah Hutan sepanjang tahun 1984-2020:

  • Soeharto (1984-1998): 3.468.801 ha
  • BJ Habibie (1998-1999): 763.041 ha
  • Abdurrahman Wahid (1999-2001): 164.147 ha
  • Megawati Soekarno Putri (2001-2004): 3.702 ha
  • Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014): 2.312.603 ha
  • Joko Widodo (2014-2020): 619.357 ha.

Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Besar Tambang Batu Bara di Kalsel