Siapa Yang Berwenang Membuat Peraturan di Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Peraturan di Desa meliputi Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa (Perkades).Pertanyaan yg acapkali ditanyakan merupakan apa disparitas Peraturan Desa dengan Peraturan Bersama Kepala Desa & Peraturan Kepala Desa. Mohon dikasih tau model seperti apa saja?Peraturan desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa yg sifatnya mengatur.Contoh Peraturan Desa seperti Perdes tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul

Peraturan Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa ini yang dimaksud dengan:Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.Pejabat Pengelola Informasi dan

Apa Saja Informasi Publik yang Wajib Disediakan oleh Pemerintah Desa

Informasi Publik Desa merupakan warta yg didapatkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sang Pemerintah Desa yg berkaitan menggunakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, & Pemberdayaan Masyarakat Desa.Dalam Peraturan KIP Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, kabar publik pada desa terbagi dalam 4 jenis fakta sebagai berikut:1. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.Yang dimaksud menggunakan Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah fakta publik Desa yang wajib disediakan

Tujuan Musrembangdes?

Musrembangdes adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Desa.Stakeholder desa adalah seluruh pihak yang terdapat pada warga , baik itu individu, grup & komunitas masyarakat yg mempunyai hubungan terhadap pertarungan dan kepentingan bersama dalam pembangunan desa.Dalam musrembangdes semua rakyat desa mendapatkan ruang buat menyampaikan aspirasi dan mengusulkan aktivitas yg sinkron dengan

Apa Saja Pembiayaan BPD dalam APBDes?

Badan Permusyawaratan Desa yg selanjutnya disingkat BPD atau yang diklaim dengan nama lain adalah forum yg melaksanakan fungsi pemerintahan yg anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa dari keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 nomor 4 UU 6/2014).Dalam sistem pemerintahan desa paska lahirnya UU Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sangat penting & strategis pada urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa.Tugas BPD diantaranya yaitu menyerap, mengelola dan menyapaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di

Siapa Pengecer Pupuk Bersubsidi di Desa?

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian.Sektor pertanian yaitu sektor yg berkaitan menggunakan budidaya tumbuhan pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan huma perhutani & kebutuhan buat peningkatan produksi tanaman pangan & hortikultura.Jenis pupuk bersubsdi disektor pertanian mencakup Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK & jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan sang Menteri Pertanian.Sedangkan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi petani

Contoh SK Tim Penyusunan Perdes Kewenangan Desa

Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa mencakup kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, aplikasi pembangunan desa, pembinaan rakyat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak berasal usul & norma adat desa.Kewenangan desa menurut hak dari usul dan kewenanganberskala lokal desa ditetapkan melalui Peraturan Desa.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sang Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Dalam penyusunan peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak dari usul dan kewenangan lokal berskala desa,

Cara Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, diterbitkan untuk menggantikan PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.PMK Nomor 205/PMK.07/2019 ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nmor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa.Yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

Lowongan Kerja Tenaga Pendamping Kawasan Transmigrasi Tahun 2020

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kembali membuka kesempatan kerja kepada seluruh warga negara Indonesia untuk ditempatkan di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.Lowongan kerja terbaru Tahun 2020 pada Kementerian Desa, PDTT yang sudah dibuka yaitu Seleksi Calon Tenaga Pendamping Kawasan Transmigrasi.Kesempatan kerja ini diutamakan bagi yang memiliki pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan.Persyaratan UmumKriteria1) Warga Negara Indonesia yg berdomisili pada Desa pada wilayah Kawasan Transmigrasi yang menjadi lokasi pendampingan;2) Memiliki pengetahuan di bidang manajerial dan pemberdayaan ekonomi warga perdesaan;tiga) Memiliki kemampuan mengoperasikan

Siapa Perangkat Desa?

Siapa Perangkat Desa? Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa).Dalam Permendagri 67 Tahun 2017 ini disebutkan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.Perangkat