Rancangan Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejajteraan masyarakat Desa.Setiap Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa melalui prakarsa atau inisiatif masyarakat Desa. Pembentukan Bumdes ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Hal inilah yang membedakan Bumdes dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya seperti koperasi, lembaga lumbung pangan, dan lainnya.Sebagai

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pengadaan Barang Jasa di Desa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.Dalam Peraturan LKPP ini yang dimaksud dengan Pengadaan Barag/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya danmelaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah

Siapa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa?

Pelaksana Kegiatan merupakan pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan warga Desa yg terdiri berdasarkan unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa & unsur warga .Kepala Desa mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa. Dalam kondisi desa membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi dapat melibatkan jasa pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang jasa.Peraturan terkini terkait dengan pengadaan barang/jasa pada desa berpedoman kepada Peraturan

Apa Tugas Kepala Desa Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Aturan terbaru Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada Desa.Dalam Peraturan LKPP No.12/2019 ini yg dimaksud menggunakan Pengadaan Barang/Jasa pada Desa yang selanjutnya dianggap Pengadaan merupakan aktivitas buat memperoleh barang/jasa sang Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola &/atau penyedia barang/jasa.Adapun para pihak yg terlibat dalam pengadaan terdiri menurut atas Kepala Desa, Kasi/Kaur, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Masyarakat dan Penyedia (BAB III

5 Tahapan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Tata cara aplikasi kegiatan pengadaan barang & jasa di Desa diatur menggunakan peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pada Desa.Bupati/Walikota dalam menyusun peraturan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa dengan berpedoman pada P eraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada Desa dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada DesaTatacara pengadaan barang dan jasa di Desa terdiri 5

Apakah Sekdes Boleh Melaksanakan Pengadaan Barang Jasa di Desa?

Setelah diterbitnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.Banyak yang bertanya. Apakah Sekretaris Desa boleh melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Desa? Kalau tidak diperbolehkan apa dasar hukumnya?Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu diperlukan penelaahan yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan. Ada baiknya sebelum kita mengupas lebih lanjut terhadap pertanyaan diatas. Mari kita pahami dulu apa saja tugas Sekretaris Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Ketahanan Iklim bermula di Desa

Desa sebagai garda terdepan dalam merespon ancaman dan dampak dari bencana iklim, dan membuka peluang terwujudnya desa yang tangguh, selain tentunya sebagai pihak yang selama ini menjadi korban dari climate disaster/climate catastrophe.Dari total desa di Indonesia yaitu 82.190 desa, desa yang tergolong rentan terhadap dampak perubahan iklim dengan kategori sangat tinggi berjumlah 2.400 atau 2.92%, dan kategori kerentanan tinggi sebesar 4.881 atau 5,94%.Masyarakat desa umumnya bergantung pada penghidupan subsisten atau mata pencaharian skala kecil yang rentan terhadap variasi iklim

Apakah Kaur Keuangan Boleh Menjabat Sebagai Pengelola Pengadaan di Desa?

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kaur keuangan termasuk dalam unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksana tugas-tugas pemerintahan.Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kaur keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan misalnya pengurusan administrasi keuangan, administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan ketua desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga pemerintahan desa lainnya.Apakah Kaur Keuangan Boleh Menjabat Sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di

Apa Saja Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus BUMDes

Perlu kita ketahui bahwa struktur organisasi pada sebuah Badan Usaha Milik Desa dibentuk menurut kondisi desa setempat & diadaptasi dengan kebutuhannya.Misalnya dalam syarat BUMDes masih menjalankan satu aktivitas bisnis, maka belum membutuhkan kepala unit bisnis dan nir perlu dicantumkan pada bagan struktur organisasi Bumdes.Tetapi dalam ketika Badan Usaha Milik Desa telah menjalankan aneka macam unit bisnis, maka dalam setiap unit harus mempunyai Kepala Unit atau Manajer Unit Usaha atau nama lain yg disepakati sinkron kearifan lokal masing-masing desa.Dalam artikel

Memahami Kewenangan Desa Berdasarkan UU Desa

1. PengantarPerdebatan soal bentuk dan jenis wewenang lokal desa berdasarkan hak dari-usul, & wewenang desa berskala lokal hingga waktu ini masih terus bergulir, & bahkan nir sedikit kalangan pemerintahan wilayah merasa keberatan atas banyaknya wewenang yang dimiliki desa, & dalam waktu yang sama, pemerintah sentra melalui UU No. 23/2014 mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan perijinan dan pendidikan SLTA. Atas kondisi tadi, masing-masing daerah seringkali menafsirkan sendiri soal wewenang yang dimiliki desa tadi. Hal ini ditimbulkan penafsiran terkait wewenang