Realisasi Penyaluran Dana Desa Belum Ada Kepastian

GampongRT – Realisasi penyaluran dana desa tahun ini masih belum ada kepastian, menyusul adanya perubahan regulasi dengan terbitnya PP Nomor 8 tahun 2016 mengenai mekanisme dan pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut membuat para kepala desa khawatir. Apabila realisasi pencairan mundur, bisa berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kekhawatiran tadi galat satunya diungkapkan, Momo Kepala Desa Padamulya Kecamatan Cipunagara, Sabtu 9 April 2016). Dia menyampaikan bila perubahan regulasi itu berdampak pada mundurnya waktu realisasi dana desa, tentunya akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pihaknya berharap Pemkab Subang sanggup secepatnya merampungkan penyusunan regulasi baru agar aktivitas pembangunan tidak terganggu, lancar & terselesaikan tepat waktu.

"Kami risi jika dananya cair telat, kegiatan sanggup terlambat pula. Apabila hingga melewati jadwal, sanggup jadi kasus. Kami berharap bisa secepatnya realisasi, jika mampu paling telat awal Mei nanti, Dana Desa sudah mampu dicairkan," ungkapnya.

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda Pemkab Subang, Dadan Dwiyana, mengungkapkan realisasi penyaluran dana desa tahun ini terkendala perubahan regulasi pada taraf sentra tentang prosedur & pengelolaannya. "Tahun ini penyaluran dana desa terdapat peraturan pemerintah baru yg mengatur prosedur pencairan, yaitu Nomor 8 tahun 2016. Sebagian akbar isinya tidak jauh beda dengan PP usang, tetapi terdapat hal yg cukup substansial, yakni soal mekanisme pencairan," ucapnya.

Dikatakannya, waktu ini Pemkab Subang sedang menyusun rancangan peraturan bupati diadaptasi menggunakan PP baru tadi. Tetapi pihaknya belum mampu memastikan kapan ketika penyaluran DD direalisasikan. "Kami sedang menyiapkan dulu regulasinya. Nanti rancangan perbu ini akan disampaikan ke Pemprov Jabar buat di penilaian. Sesuai peraturan menteri, prosesnya butuh ketika kurang lebih 15 hari. Kalau penilaian selesai, rancangan itu dikembalikan lagi kepada kami buat diperbaiki, sesudah itu baru ditandatangani bupati & bisa dijalankan. Jadinya, ketika pasti realisasinya belum mampu dipastikan," ungkapnya.

Meski saat pencairannya belum mampu ditentukan, lanjut Dadan, pihaknya terus berupaya agar perbup mampu secepatnya tuntas, sehingga penyaluran dana desa bisa segera direalisasikan. Malahan pihaknya berharap realisasinya bisa pada bulan April. "Tahun 2016, Subang mendapat dana desa sebesar Rp160 miliar bagi 245 desa menggunakan alokasi per desa antara kurang lebih Rp 600 – 700 juta.

Dia menyebut dalam PP sebelumnya disebutkan pencairan dana desa 3 tahap, sedangkan pada PP baru hanya mencantumkan pencairan dilakukan ‘bertahap’. Kata bertahap’ ini nir dijelaskan secara detil dalam PP tersebut, sebagai akibatnya penafsirannya sanggup sekaligus atau dua termin. "Di media, menteri keuangan sempat menyatakan pencairan DD bakal 2 termin. Tapi itu baru sebatas pernyataan mulut, belum terdapat tertulisnya. Kebijakan pencairan dana desa ini kewenangannya ada di menteri keuangan," ucapnya.[Sumber: Pikiran Rakyat]

author
Author: 
No related post!

Leave a reply "Realisasi Penyaluran Dana Desa Belum Ada Kepastian"